MEDIA BELAJAR SOSIOLOGI

Media berbagi pengetahuan

Sunday, 3 October 2010

 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL OLEH GURU PKn DI SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA

Kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran diantaranya bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) atau yang sering
disingkat CTL merupakan salah satu strategi belajar yang diharapkan mampu mengefektifkan proses belajar mengajar dimana pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan hanyatransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Sehingga pada akhirnya pembelajaran diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran PKn di sekolah, maka perlu diadakan peneliitan terhadap hal tersebut.
Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kontekstual oleh guru PKn di SMA Negeri I Banjarnegara?". Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persiapan pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh guru PKn di SMA Negeri I Banjarnegara; (2) Untuk mengetahui proses pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh guru PKn di SMA Negeri I Banjarnegara; (3) Untuk mengetahui sistem penilaian yang dilakukan oleh guru PKn di SMA Negeri I Banjarnegara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dijadikan objek adalah SMA Negeri I Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan tekhnik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data dengan proses hasil wawancara dan observasi kemudian dicocokkan dengan isi dokumen yang terkait.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dijadikan objek adalah SMA Negeri I Banjarnegara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan tekhnik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data dengan proses hasil wawancara dan observasi kemudian dicocokkan dengan isi dokumen yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru PKn di SMA Negeri I Banjarnegara secar mandiri meliputi: program tahunan, program semester, perhitungan minggu efektif, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sedangkan untuk pengembangan silabus dibuat secara bersama-sama dalam MGMP. (2) Kegiatan belajar mengajar PKn sudah cukup baik meskipun dalam penyampaian materi pelajaran guru lebih sering menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan metode yang lain, namun guru tetap menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif dengan cara melibatkan 7 komponen utama pembelajaran kontekstual. (3) Penilaian pembelajaran PKn dilakukan guru secara terintegrasi baik selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran.
Saran. Secara global masih perlu adanya pelatihan-pelatihan ataupun seminar untuk menambah pengetahuan, pengertian dan pemahaman tentang pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar secara kontekstual dan praktis kepada siswa. Dan bagi sekolah diharapkan meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.

selengkapnya download disini
 
 
 

MENDIAGNOSA KEKERASAN MASSA

Setiap kita menyelesaikan melaksanakan shalat, kita menengok ke kanan dan ke kiri sebagai ungkapan untuk menebarkan salam di sekeliling kita. Setiap tahun ada ramadhan bulan yang penuh kasih sayang dimana kita sebagai umat manusia dituntut untuk memanifestasikan rasa kasih sayang itu untuk peduli dan saling menghormati terhadap sesama umat manusia. Kekerasan massa dimanapun berada telah banyak mencoreng bangsa ini.

Tahun-tahun sebelumnya misalnya di Poso, meninggalkan luka mendalam korban dari sebuah kekerasan massa yang terjadi akibat konflik yang timbul atas nama Agama. Agama yang sejatinya dituntut untuk membawa umat manusia menjadi pengayom bagi kehidupan manusia dirusak karena masalah fanatisme sempit dan buta,mereka menggap kelompok lain sebagai sesuatu yang layak untuk dimusnahkan. Untuk itu pulalah saya akan sedikit mendiagnosa kekerasan Massa dalam sudut pandang Ilmiah.

Di dalam bukunya memahami negatifitas " diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma, F.Budi Hardiman mempertanyakan Mengapa manusia melakukan kekerasan kepada sesamanya? Pertanyaan itu akan muncul karena timbul keheranan dari diri kita. Keheranan adalah sebuah persaan yang timbul dari diri kita ketika menghadapi sesuatu yang tidak lazim. Bayangkan bila di dalam masyarakat kita kekerasan dianggap sesuatu yang lazim. Pasti tak ada keheranan yang muncul atasnya, akal pun tertidur dan secara bersamaan dengan itu kekerasan tidak pernah dipersoalkan.

Kekerasan massa seperti kerusuhan, huru-hara, pengeroyokan, penjarahan, pembantaian, pemberontakan, revolusi dan seterusnya meruapakan fenomena yang sangat diminati tidak hanya oleh para politikus,melainkan juga para sejarawan, sosiolog, filusuf, psikolog, sastrawan, dan kritikus kebudayaan. Kekerasan sering meletus dalam sejarah umat manusia. Pemberontakan budak dizaman Romawi kuno,peralawanan rakyat Prancis melawan Raja Lois ke IV adalah peristiwa kekerasan massa yang dicatat didalam sejarah dunia.

Kekerasan memang tidak hanaya terajadi di dunia Eropa, tetapi sering juga terjadi di Dunia ke tiaga. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mempunyai tradisi kekerasan massa yang cukup rutin .Pembunuhan masal di tahun 60-an terhadap anggota PKI, tragedi Priok dan masih basah dalam ingatan bayak orang kerusuhan yang berbau SARA pada tanggal 13-14 mei 1998 belum juga kekerasan yang terjadi di Sampit dan masih banyak kekerasan lainya.

Yang jadi persoalan bagi kita adalah mengapa gempa sosial itu bisa terjadi? bagaimana kita bisa menerangkan kondisi kondisi kekerasan massa semacam itu untuk menemukan " struktur struktur " tertentu dari peristiwa yang tampaknya tak tersruktur itu.? Untuk itu saya akan mengutip beberapa pandangan para tokoh yang menyumbangkan teori teorinya tentang kekerasan Massa yang begitu destruktif.

" Massa " istilah ini banayak digunakan dalam banyak arti dan sering tidak tepat karena mengacu pada berbagai fenomena. Dalam ranah ini saya hanya akan mengungkapkan istilah "massa" yang berarti massa yang tidak mengindahkan norma norma sosial yang berlaku sehari hari. Massa yang berkaitan hanya pada situasi khusus yang sifatnya Abnormal .Gustave le Bone,bapak psikologi massa, mengatakan bahwa massa itu bodoh, mudah diprovokasi, bersifat rasistits atau singkat kata irrasoanal.

Massa menurutnya terkungkung dalam batas batas ketidak sadaran, tunduk pada segala pengaruh,mudah diombang ambing oleh emosi dan mudah percaya. Di dalam massa individu individu yang berbeda memiliki " dorongan -dorangan, nafsu-nafsu dan perasaan-perasaan yang sangat mirip " dan bertingkah laku sama.

Sigmund Freud ( bapak psikoanalisa ) juga mengatakan situasi massa adalah " regresi ke aktiviatas psikis yang primitif…bangkitnya kembali gerombolan purba dalam diri kita," teori -tori itu mungkin akan berlainan dengan apa yang dikatakan toori Marxis yang lebih melihat massa sebagai sebuah massa yang sadar kelas. Teori Marxis tidak memandang fenomena massa sebagai ledakan emosi atau pelampiasan naluri naluri biadab,karena aksi massa yang revolusioner berasal dari konflik kepentingan kelas kelas atau ketidak samaan struktural. Artinya mereka peserta aksi massa tidak bertindak melulu karena emosi, melainkan "strategis" :mereka mengikuti kepentingan-kepentingan kelas mereka yang bersifat objektif. Atau dengan kata lain aksi massa mereka bersifat rasional.

Manusia yang ikut serta dalam aksi massa tidak melulu digerakan oleh kemarahan, frustasi, agresi, kebencian atau ketidakpuasan seperti binatang buas yang lapar. Mereka juaga tidak murni mengikuti orientasi strategis yang melekat pada kepentingan kepentingan mereka. Aksi massa bukanlah " prilaku kolektif ", juga bukan " akibat logis " dari mekanisme struktural. Menurut teori tindakan kolektif misalnya yang mendekati akis massa sebagai " tindakan". Disini perilaku dibedakan secara tegas dari tindakan : perilaku berkenaan dengan spontanitas naluriah, sementara tindakan menyangkut kesadaran manusiawi. Dalam keadaan keadaan tertentu orang berkumpul dan bertindak bersama diluar kerangka institusional itu untuk mengubah sesuatu yang secara individual tak bisa mereka lakukan.

Dari teori teori diatas dapat dilihat kekerasan massa seperti kerusuhan, penjaharan, konflik etnis, agama dan sebagainya adalah prilaku yang sama sekali irrasional, yang tidak mencerminkan rasa kemanusian, dalam ranah moderen sekarang konflik itu terus terjadi bahkan kalu dibiarkan akan semakin menjadi seiring dengan rasa dendam dan rasa akan diri dan kelompok yang merasa paling benar terus terpelihara, krisis identitas itu juga akan semakin tumbuh seiring dengan rasa ego akan diri yang juga bisa meletus sewaktu waktu menjadi kekerasan massa.

Dalam tulisan ini juga saya ingin mengatakan dalam diskursus epistemologi kekerasan massa dipandang sebagai sesuatu yang tidak hanya regresi atau amarah suatu kelompok belaka tetapi lebih jauh lagi merupakan sebuah kekacauan dan ketidakstabilan norma norma sosial, dimana sebuah tatanan didobrak secara paksa dengan alasan dendam atau dengan sengaja ingin menghancurkan tatanan sosial tersebut.

 
 
 

FENOMENA PONARI DALAM TINJAUAN MEDIS DAN SOSIOLOGIS

Metode pengobatan yang dilakukan Muhammad Ponari, dukun cilik asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkesan unik dan berbau takhayul.

Keunikan dan unsur takhayulnya itu telah menghipnotis ribuan orang dari berbagai daerah di pelosok Tanah Air masih memadati tempat praktik anak semata wayang hasil pernikahan Kasemin (42) dan Mukaromah (28) itu sampai sekarang.

Bahkan di antara mereka ada yang rela antre selama berhari-hari demi mendapatkan seteguk air putih yang sebelumnya dicelup batu yang digenggam siswa Kelas III SD Negeri Balongsari 1 itu.

Tak peduli, apakah air celupan batu itu higienis atau tidak, yang penting mereka percaya, bahwa air itu bertuah dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit.

"Setidaknya bisul yang saya rasakan bertahun-tahun sudah agak mendingan," kata Masilah (43), warga Surabaya, setelah meneguk air keruh yang didapat dari rumah Ponari.

Kendati demikian, ada juga warga yang tidak percaya bahkan kapok setelah mengonsumsi air Ponari, namun penyakitnya tak kunjung sembuh, seperti yang dialami Hamzah (53), warga Mojongapit, Jombang. "Nyatanya mata saya juga tidak ada perubahan, setelah minum air dari Ponari," katanya sambil menunjukkan matanya yang sakit.

Namun tak sedikit pula warga yang penasaran untuk mendapatkan air itu. "Sampai kapan pun, saya akan tetap bertahan di sini untuk mendapatkan air itu," kata Maslukhan, warga Purwodadi, Jawa Tengah saat ditemui di Dusun Kedungsari, Sabtu (21/2) siang.

Kedatangannya ke dusun kumuh itu sebagai bentuk ikhtiar dengan harapan kelumpuhan yang diderita ibunya itu bisa sembuh. Sudah tiga hari Maslukhan berada di Dusun Kedungsari, tapi tetap tidak mendapatkan kupon antrean karena setiap hari panitia hanya mengeluarkan 5.000 lembar kupon, sedang yang datang di atas angka 10.000 orang.

Terlepas dari semua keunikan dan hal-hal yang berbau takhayul, secara medis air yang didapat dari Ponari itu tetap tidak layak untuk dikonsumsi. "Air dalam kemasan saja masih ada yang tidak sehat, apalagi air yang dicelup batu dan tangan Ponari. Siapa yang menjamin kebersihan tangan Ponari?" kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jombang, dr Pudji Umbaran.

Dalam tinjauan medis, orang yang berobat kepada Ponari hanya mendapatkan efek "placebo", yakni penderita merasakan kenyamanan sesaat, walaupun penyakit yang dideritanya tidak hilang begitu saja.

"Efek `placebo` ini juga bisa didapatkan oleh pasien dari dokter. Makanya mengapa ada dokter yang banyak didatangi pasien dan mengapa pula ada dokter yang sepi pasien. Ilmu kedokteran itu mencakup `scientific` dan `art`. Dokter yang bisa menggabungkan `scientific` dan `art` inilah yang bakal dikunjungi banyak pasien," kata Pudji menjelaskan.

Efek "placebo", lanjut dia, sudah bisa dirasakan oleh pasien, bahkan sebelum mengunjungi dokter itu. "Ada orang yang merasa sembuh, sebelum meminum obat dari dokter karena sudah telanjur cocok pada dokter itu," katanya mencontohkan.

Sama halnya dengan orang yang datang ke tempat Ponari. "Setelah meneguk air, ada orang yang langsung merasakan kesembuhan. Padahal penyakitnya belum hilang. Kalau tidak percaya, silakan penderita tumor datang ke tempat Ponari, setelah itu bisa dibuktikan secara bersama-sama melalui rontgen, apakah tumornya itu hilang atau masih ada," katanya.

Belum lama ini Dimas (3,5), warga Desa/Kecamatan Ngusikan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Ia menderita radang otak yang cukup parah. "Berdasar pengakuan dari kedua orangtuanya, anak itu sebelumnya mendapatkan pengobatan dari Ponari," katanya.

Demikian pula banyak pasien dokter di Jombang yang mengaku telah melakukan terapi di rumah Ponari. "Hampir 30 persen pasien yang melakukan rawat jalan di rumah saya sudah pernah ke sana," kata Pudji.

Oleh sebab itu IDI Jombang menyatakan, bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Ponari tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam ilmu kedokteran, untuk memastikan seseorang menderita penyakit tertentu harus melalui beberapa tahap.

Pudji menjelaskan, dalam menangani pasien seorang dokter wajib melakukan proses "anamesa" atau wawancara dengan pasien yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan dengan melihat, meraba, dan mengetuk tubuh pasien.

Kalau masih ragu, seorang dokter bisa melakukan pengujian laboratoris dan rontgen. "Setelah itu baru mendiagnosis penyakit pasien yang diikuti dengan tata laksana pengobatan," katanya.

Serangkaian proses itu tidak menjamin seorang pasien sembuh total. Oleh sebab itu, Pudji tidak memungkiri kedatangan seseorang ke dukun atau ahli pengobatan alternatif lainnya karena merasa putus asa dengan model penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

"Justru fenomena Ponari ini, kami melihatnya sebagai tantangan bagi dokter. Untuk menjawab tantangan itu, seorang dokter tidak boleh lagi tertutup dan pelit dalam memberikan informasi mengenai penyakit terhadap pasien. Sudah bukan zamannya lagi, dokter terburu-buru memeriksa seseorang karena pasien di luar banyak yang sudah antre," kata Kasubid Pelayanan Medik RSUD Jombang itu mengingatkan para dokter.

Menurut dia, di Kabupaten Jombang dokter umum dan spesialis yang membuka praktik mencapai 180 orang. "Jumlah ini melebihi rasio penduduk karena idealnya seorang dokter melayani 10.000 pasien. Hanya tingkat penyebarannya tidak merata," katanya.

Untuk mendapatkan pelayanan dokter umum swasta, masyarakat hanya dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00 hingga Rp25.000,00 termasuk obat (dispencing). Sedang tarif jasa pemeriksaan dokter spesialis di Jombang berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp50.000,00 untuk sekali kunjungan.

"Belum lagi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bahkan masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Pemkab Jombang masih menanggungnya melalui program Jamkesda yang dananya bersumber dari APBD," katanya.

Oleh sebab itu, dia tidak setuju adanya anggapan bahwa fenomena Ponari sebagai dampak akibat buruknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. "Di Kecamatan Megaluh, tak jauh dari rumah Ponari, ada dokter dan puskesmas yang siap memberikan pelayanan setiap hari," kata Pudji menambahkan.

Romantisme Mistis

Sementara itu pakar sosiologi dan kebudayaan dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Prof Dr Tadjoer Ridjal, MPd mengemukakan, fenomena Ponari tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah pelayanan kesehatan dan kondisi sosio-kultural masyarakat Jombang secara umum.

"Yang datang ke rumah Ponari, bukan hanya masyarakat Jombang. Kalau dicermati lagi, justru lebih banyak dari daerah lain, termasuk Kalimantan, Sumatra dan beberapa wilayah lain di Indonesia," katanya.

Menurut dia, fenomena Ponari merupakan potret masyarakat yang masih memegang teguh pemikiran tradisional. "Golongan masyarakat ini ingin menghidupkan kembali mitos lama yang telah punah. Golongan ini penganut romantisme mistis," katanya.

Mitos lama itu, lanjut Tadjoer, adalah munculnya sosok Ki Ageng Selo yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa ratusan tahun silam. Ki Ageng Selo mendadak sakti setelah petir yang hendak menyambarnya mampu dihalau dan berubah menjadi sebuah batu.

"Legenda Ki Ageng Selo itu kembali dihidupkan di tengah masyarakat dengan menampilkan sosok Ponari. Dalam tinjauan sosiologi dan kebudayaan, kedua sosok ini sama-sama memiliki power yang digambarkan oleh kalangan masyarakat tertentu sebagai bentuk kesaktian," katanya.

Berdasar tradisi, kekuasaan (power) itu tidak diperoleh melalui pencapaian prestasi tapi askriptif dengan penaklukan dan penyerapan. Penyerapan bisa didapatkan dari faktor keturunan dan titisan.

"Ponari merupakan askriptif penyerapan titisan. Masyarakat menganggap Ponari merupakan titisan dari Ki Ageng Selo sehingga dia pun dianggap memiliki kesaktian," kata Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Undar Jombang itu.

Oeh sebab itu, kemampuan yang ada pada diri Ponari tidak bisa diukur dengan menggunakan paradigma rasio empiris. "Fenomena Ponari sama sekali mengabaikan kelas dan strata ekonomi karena diusung oleh golongan romantisme mistis tadi. Yang datang ke tempat Ponari tidak hanya orang miskin, tapi banyak kalangan masyarakat kaya dan berpendidikan, terutama mereka yang berasal dari luar Jawa. Oleh sebab itu, fenomena ini tidak bisa ditinjau secara rasio empiris," katanya.

Apakah fenomena Ponari itu akan berlangsung dalam waktu yang relatif lama, Tadjoer menyatakan, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar. "Biasanya fenomena itu akan berakhir, kalau sudah ada unsur komersial," katanya.

"Karena kesaktian seseorang itu didasari syarat-syarat moral, di antaranya yang paling utama adalah membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi secara otomatis, kesaktian seseorang akan sirna, jika sudah berorientasi pada materi," kata Tadjoer menambahkan.

Tentu hal itu susah untuk dijawab Ponari dan keluarganya yang hingga hari ke-21 buka praktik di Dusun Kedungsari telah mampu meraup penghasilan di atas angka Rp1 miliar.

Kendati uang itu tak pernah diimpikan sebelumnya, tidak tertutup kemungkinan uang sebesar itu akan mengubah pola hidup keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah berdinding anyaman bambu itu
 
 
 

SOSIOLOGI PE(RAMPOK)AN

HIDUP keseharian memang menjadi seperti tidak adil. Sedih dan gembira silih berganti tak hanya dari segi waktu datang dan perginya, namun juga dari segi siapa yang mengalaminya. Orang-orang (asyik) berlakon dengan lakon-lakon tertentu, tak terkecuali perampok.

Dalam sosiologi, "status" perampok tidak pernah dibawa sejak lahir (ascribed status), melainkan achieved status (yang diraih, yang diperoleh dengan upaya tertentu, oleh orang berkualifikasi tertentu). Hanya saja, perampokan jelas sebuah "kreasi" negatif, yang sesat secara sosial dan agama, melanggar hukum. Perampok adalah deviant, orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, suatu perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Kita misalnya menemukan kasus di mana perampok juga memerkosa korban perempuan, atau sekalian membunuh korbannya.

Kriminolog Edwin H Sutherland mengatakan, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda, dipelajari melalui proses alih budaya, tentang deviant subculture (subkebudayaan yang menyimpang). Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma menyimpang. Tetapi Sosiolog Lemert mengajukan teori lain, yaitu labeling theory. Menurutnya, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling--pemberian julukan, cap, atau merek, oleh masyarakat kepada orang tersebut.

Sosiolog lain, yaitu Robert K Merton, mengaitkan penyimpang dengan struktur sosial makro (Teori Anomie). Menurutnya, struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis (taat norma), melainkan juga menghasilkan perilaku menyimpang.

Perampokan sebagai satu bentuk penyimpangan dapat kita baca penyebabnya dengan tiga teori di atas, yang sesungguhnya menyorot dari perspektif mikro (sosiologi) berkenaan dengan interaksi sosial seseorang, termasuk sikap masyarakat, dan makro (sosiologi) berkaitan dengan struktur sosial, yang di dalamnya termasuk kebijakan ekonomi dan politik serta hukum negara.

Dalam keseharian, disadari atau tidak, warga masyarakat sendiri adalah produsen perampok. Ketika masyarakat misalnya tak lagi berempati atas penderitaan orang lain, atau jauh dari sikap kasih sayang, suka mengucilkan, tak lagi toleran, berlaku tidak adil, maka orang atau orang-orang lain tadi memilih melakukan pemberontakan (rebellion). Ketika orang ingin bekerja, sering harus menggunakan sogokan, surat sakti, dan sebagainya, untuk dapat diterima; tak ada uang atau koneksi, tak dapat kerja.

Beberapa posisi di pemerintahan diduduki atas alasan nepotis dan primordial. Ketidakadilan ini mendorong orang lain sakit hati, marah, melakukan penyimpangan-penyimpangan, berbuat destruktif, karena mekanisme normal telah dihancurkan oleh keserakahan.

Tentu saja ada persoalan yang terkait dengan kegagalan penanaman nilai-nilai di rumah tangga, yang merupakan agen sosialisasi terpenting. Penyimpangan lahir dari ketidakmampuan para orang tua menunjukkan kepada anak-anaknya tentang konsep baik dan benar dan konsep buruk, atau jahat. Tak kurang pula orang tua yang tak mampu menunjukkan keteladanannya di hadapan anak-anaknya.

Koruptor bukan Perampok
Perampok adalah orang yang gagal secara manajemen dalam mengurus diri sendiri, sering berasal dari kelas bawah, dari keluarga yang hancur. Koruptor sebenarnya perampok juga, dari segi bahwa koruptor juga merampas duit orang. Kerugian Indonesia karena perilaku para koruptor itu mencapai puluhan triliun rupiah tiap tahun.

Koruptor umumnya sudah mapan secara ekonomi, berpendidikan tinggi dan sering berasal dari kaum terdidik, memiliki kedudukan sosial dan politik. Hanya saja mereka tak membunuh korban secara langsung, melainkan perlahan-lahan misalnya ketika kemiskinan tak lagi dapat ditanggulangi karena korupsi yang merajelala.

Namun, sebagian besar kita tidak melihat koruptor sebagai perampok, padahal sejatinya koruptor perampok juga, bahkan jauh lebih menghancurkan dibanding perampok. Peluru dari pistol polisi kerap membuat perampok menemui ajal, tak sempat berhadapan dengan jaksa dan hakim, apalagi mendapat bantuan pengacara. Perampok, pencuri, penjambret, segera dijebloskan ke dalam tahanan meskipun kadang kala kondisi mereka memprihatinkan.

Tetapi terhadap koruptor, sebagian besar warga berlaku manis, demikian juga aparat penegak hukum. Itu sebabnya mengapa hukuman-hukuman sosial yang pernah disarankan untuk dikenakan kepada koruptor, tidak mendapat tanggapan yang berarti dari sebagian besar rakyat. Warga telah berlaku terlalu permisif kepada tersangka koruptor, atau kepada koruptor terpidana, atau kepada keluarga koruptor. Warga tak cukup memberi efek jera kepada koruptor, atau tak berkontribusi secara memadai dalam mencegah seseorang menjadi koruptor.

Dalam proses hukum, tersangka perampok, pencuri, atau penjambret misalnya, akan "menikmati perlakuan" sesuai dengan kelas mereka, sulit mendapatkan penangguhanan penahanan, atau sukar mendapatkan status tahanan kota, atau mendapatkan kebebasan atas alasan kemanusiaan. Sedangkan tersangka koruptor, seperti di Aceh, bisa bebas tanpa ditahan, bahkan ada tersangka korupsi yang mendapat promosi jabatan di kantornya, atau tetap dapat menduduki jabatannya tanpa sanksi apapun.

Koruptor yang merampok uang rakyat itu biasanya pejabat penting, berpengaruh, atau politisi, dan hampir semua mereka memiliki duit berlimpah. Karena itu, meskipun korupsi berjumlah satu sampai ratusan miliar, bukan hal aneh di negeri ini jika polisi dan jaksa tak mau menjerat tersangka koruptor itu dengan ancaman hukuman maksimal. Sesudah ancaman hukuman yang tak maksimal, hakim kemudian menghukum koruptor dengan hukuman yang lebih rendah dari ancaman hukuman yang tak maksimal itu.

Itu sebabnya kemudian kita merasa marah, dan merasakan ketidakadilan yang sangat nyata, ketika koruptor hanya berada di penjara setahun dua saja, atau dalam hitungan bulan saja, mereka tiba-tiba saja bebas, padahal mereka sudah merampok uang rakyat miliaran rupiah! Mereka memang dilindungi. Ada remisi, yang memang sah secara hukum, dan hak setiap napi, tetapi jika saja koruptor dihukum dengan hukuman maksimal, maka koruptor bisa lebih lama di penjara. Namun, hal itu tak pernah dipedulikan oleh aparat penegak hukum dan hakim. Dulu pernah ada usul dikirim ke Nusakambangan, namun usulan itu menguap.

Dulu pernah ada usul agar terdakwa korupsi itu dikenakan pakaian tahanan saat menjalani sidang, namun usulan itu ditolak juga oleh pemerintah. Bahkan sebuah penjara baru khusus untuk napi koruptor kemudian dibangun oleh pemerintah, dengan niat bukan membuat jera melainkan membuat lebih nyaman. Napi koruptor dapat "membeli" fasilitas tertentu untuk dimasukkan ke dalam penjara, atau dengan uang dan pengaruh yang dimilikinya, dapat keluar masuk penjara meskipun berstatus sebagai napi. Kalau sakit berat, koruptor kemudian diampuni atau mendapat grasi, seperti Syaukani, mantan bupati Kutai Kartanegara. Jangan harap para napi perampok akan mendapatkan perlakuan-perlakuan manis seperti itu.

Tukar Resep
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah bentuk toleransi kepada perampok, melainkan mencoba menerangkan perampokan itu sebagai sebuah bentuk penyimpangan multi sebab. Di sisi lain, tulisan ini bermaksud memberi gambaran atas ketidakadilan struktur hukum dengan mengaitkan penindakan terhadap koruptor dibanding penindakan terhadap perampok. Sikap permisif warga masyarakat dan aparat pemerintah kepada koruptor adalah sebuah ketidakadilan, yang hanya akan menyebabkan korupsi semakin sulit diberantas di negeri ini.

Sudah saatnya bangsa ini berpikir, menukar resep untuk menyembuhkan penyakit korupsi dengan mempertimbangkan aspek keadilan rakyat. Perbaiki moralitas kepolisian, kejaksaan, dan hakim, bidik tersangka koruptor dengan ancaman maksimal. Bagi masyarakat luas, sudah masanya berpikir untuk menerapkan sanksi sosial kepada koruptor, dan atau keluarganya. Perampok adalah perampok, dan koruptor adalah perampok juga, jangan sampai kita mengirimkan pesan salah bahwa menilep uang rakyat itu adalah hak seseorang dan dibolehkan oleh agama dan hukum negara.
 
 
Page 1 of 1. Total : 4 Posts.